Beri Penguatan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas, Kakanwil Kemenkumham Jateng Tak Ingin Ada Praktek Pungli di Jajarannya

SEMARANG - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah Dr A Yuspahruddin memerintahkan jajarannya untuk menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel. Birokrasi tanpa pungli dan tanpa korupsi.

Penegasan itu disampaikan Yuspahruddin saat memberikan arahan ke seluruh UPT di Jawa Tengah, dalam kegiatan Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas yang digelar secara virtual dari Aula Kresna Basudewa Kantor Wilayah, Senin (13/03).

Baca juga: Pendaftaran Calon Anggota Komnas HAM RI Diperpanjang

Menurut Kakanwil, birokrasi yang bersih dan akuntabel merupakan sasaran utama Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

"Saya sampaikan bahwa sasaran dari Reformasi Birokrasi itu adalah satu birokrasi yang bersih dan akuntabel, " ujar Yuspahruddin.

Baca juga: Bamsoet Ajak Masyarakat Patuh Bayar Pajak dan Manfaatkan Program Pengungkapan Sukarela

"Bersih itu terhindar dari pungli, korupsi. Termasuk kemudian mengambil hak orang lain".

"Kita harus bersih dan akuntabel. Semua yang kita lakukan itu harus dapat dipertanggungjawabkan, " imbuhnya.

Baca juga: Ombudsman RI Selamatkan Rp 26,8 M Potensi Kerugian Masyarakat Akibat Maladministrasi Sektor Perekonomian

Dia berharap, dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang baik, tidak ada kasus-kasus pungli di tubuh jajaran Kemenkumham Jateng.

Selanjutnya, Yuspahruddin menjelaskan sasaran Reformasi Birokrasi berikutnya.

Baca juga: Indonesia Siap Jadi Tuan Rumah ASEAN Para Games 2022

"Yang kedua, birokrasi yang kapabel. Kapabel itu artinya cakap. Mampu untuk bisa menjalankan pelayanan, " jelas Kakanwil.

"Masalah kecakapan ini, saya juga minta supaya kita selalu mengupgrade pengetahuan, " tambahnya

Baca juga: Rapat dengan Menteri Investasi, Nevi Zuariana Pertanyakan Investasi untuk IKN

Menurutnya, seorang ASN tidak akan mampu memberikan pelayanan yang maksimal kalau  tidak paham mengenai peraturan atau regulasi terkait pelayanan serta pelaksanaan tugas dan fungsinya masing-masing.

Sasaran terakhir berdasarkan penjelasan Kakanwil adalah peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dia menekankan, ASN Kemenkumham Jateng wajib untuk terus berupaya memberikan pelayanan terbaik secara maksimal. Salah satunya dengan menciptakan berbagai inovasi yang memberikan kemudahan dalam pemberian layanan.

"Oleh karena itu perlu lakukan inovasi. Ciptakan terobosan dalam memberikan pelayanan, " kata Yuspahruddin memberikan perintah.

"Sekali lagi saya sampaikan, lakukan inovasi dalam memberikan pelayanan. Cari metode agar pelayanan dapat diberikan secara lebih mudah, cepat dan tanpa pungli, " sambungnya.

Baca juga: Para Tokoh Adat Sampaikan Harapan Pengembangan SDM di Kalimantan

Dalam paparannya, Yuspahruddin juga menjelaskan tentang hal yang perlu dilakukan UPT agar memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), beberapa catatan Unit Kerja yang telah berhasil meraih WBK dan WBBM, hingga apa yang menjadi larangan dalam Pembangunan Zona Integritas.

Hadir dalam kegiatan itu secara langsung, Kepala Divisi Administrasi Hajrianor, Kepala Divisi Pemasyarakatan Supriyanto, Pejabat Administrasi Kantor Wilayah dan Tim Kerja Pembangunan Zona Kanwil Kemenkumham Jateng.